Terkait Pidato Pengantar Bupati Tentang 4 Ranperda, Ini Tanggapan Fraksi-fraksi di DPRD Inhil

Image
Tuesday, 24 November 2015 | 11:50:21 WIB 653

TEMBILAHAN- Terkait pidato pengantar Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Riau HM Wardan tentang empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang dibacakannya, Senin (23/11/2015) malam tadi, hari ini, Selasa (24/11/2015) seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil memberikan pandangan umum, Selasa (24/11/2015).

Pada rapat paripurna ke - 8 masa persidangan 3 tahun sidang 2015 itu, dipimpin oleh Wakil Ketua I, Ferryandi dan dihadiri oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam dan Plt Sekdakab Inhil yang mewakili Bupati Inhil.

Empat buah Ranperda yang disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan itu adalah, Ranperda perubahan ke-4 atas Perda Nomor 15 Tahun 1995 tentang pendirian perusahaan daerah Bank Pembangunan Daerah (BPR) Gemilang Tembilahan, Ranperda tentang penyertaan modal pada Bank Riau Kepri, Ranperda tentang penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragri dan Ranperda tentang bantuan pendidikan.

Adapun para juru bicara yang membacakan hasil pembahasan masing-masing fraksi adalah, Musmuliadi dari fraksi Nasdem Plus, Yuliantini juru bicara fraksi Golkar, Samino dari fraksi PDIP, Malian Gazali dari fraksi PPP, Muslim dari fraksi Demokrat, Sumardi dari fraksi GBAK dan Fadli H Sofyan dari fraksi PKB.

Terkait Ranperda tentang penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragri, secara umum, Nasdem Plus mendukung penyertaan modal untuk PDAM Tirta Indragri. ''PDAM membutuhkan pembiayaan, jadi perlu penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab),'' sebut Musmuliadi.

Berbeda dengan Nasdem Plus, PDIP justru tidak sependapat. Seperti yang dibacakan Samino, sebelum meminta penyertaan modal, Direktur PDAM harus memperlihatkan langkah konkrit terlebih dahulu.

Sementara, terkait Ranperda Bantuan pendidikan, fraksi Golkar sangat mendukung, namun Pemkab harus memberikan beasiswa harus berkelanjutan.

''Tapi harus berkelanjutan dan nilainya wajar dan dirasakan manfaatnya. Karena jika hanya diberikan satu kali, bisa menimbulkan masalah baru,'' ujar Yuliantini.

Senada dengan Golkar, fraksi Demokrat juga berpandangan sama, bahwasanya selama siswa atau mahasiswa masih dalam keluarga miskin, selama itu layak diberikan bantuan pendidikan.

''Jangan hanya satu tahun. Karena itu tidak menyelesaikan masalah,'' tukas Muslim. (***)


Sumber :

Laporan :

Editor : 0


loading...
Post

IKO Siap Adu Program dengan MH dan MM

2 tahun yang lalu 1035
Post

2016, Pulau Tilan Mulai di Kembangkan

2 tahun yang lalu 1025