Terkait status tanah negara yang mereka tempati

Puluhan Warga Medokan Semampir Sukolilo Wadul DPRD Jatim

Image
Friday, 08 December 2017 | 21:40:38 WIB


Puluhan Warga Medokan Semampir Sukolilo Wadul DPRD Jatim
- Terkait status tanah negara yang mereka tempati

SURABAYA (Nusapos.com) - Puluhan warga Medokan Semampir Kota  Surabaya yang ditinggal di sempadan sungai Wonokromo Surabaya mengadu ke DPRD Jatim untuk meminta perlindungan sekaligus kejelasan terkait status lahan yang mereka tempati saat ini.

"Warga kerap mendapat intimidasi dari petugas Satpol PP maupun aparat kepolisian sehingga resah. Padahal, mereka yakin lahan yang mereka tempati hampir 10 tahun lebih itu adalah tanah negara milik Pemprov Jatim," ujar Dwi Harianti kuasa hukum warga di hadapan wakil ketua  Komisi A DPRD Jatim Muzammil Syafi'i, Jumat (8/12) kemarin.

Di jelaskan Harianti, jumlah warga yang menempati lahan sejak 1998 dan 2005 sekitar 200 Kepala Keluarga (KK). Namun yang masih bertahan, tinggal 114 KK ditambah 22 KK korban eksekusi putusan PN Surabaya tahun 2015 silam. "Kasus ini mencuat karena Budi Susanto mengaku telah menguasai lahan dengan bukti sertifikat sehingga meminta pengosongan lahan," ujarnya.

Ironisnya, Budi juga mengklaim lahan sempadan sungai yang ditempati warga. Padahal sertifikat kepemilikan lahan tersebut sarat manipulasi dan tak pernah dibeber kepada warga sehingga mereka bersikukuh sebab sempadan sungai merupakan tanah negara dan masyarakat berhak untuk menempati selagi tidak dilarang pemerintah.

"Warga bersikukuh bertahan karena dikuatkan dengan putusan PN Surabaya bahwa 50 meter dari bibir sungai merupakan tanah milik negara dalam hal ini Dinas PU Pengairan Jatim, makanya kami minta kejelasan dari Pemprov melalui BPKAD Jatim apakah benar itu lahan tanah negara," jelas Harianti.

Ditegaskan Harianti, riwayat lahan eksekusi seluas 1,5 hektar pada mulanya digarap oleh 9 orang petani. Namun kemudian diklaim dikuasai PT SAC milik Mukayat sehingga pada tahun 1998 sempat digugat ke pengadilan oleh petani penggarap. Selanjutnya pihak Mukayat memindahtangankan lahan tersebut kepada Budi Setiawan.

"Proses eksekusi juga janggal, sebab warna diminta tanda tangan kosong lalu dijadikan bukti telah mencabut kuasa terhadap saya. Seminggu kemudian 80 KK dieksekusi. Tapi petak itu beda dengan lahan yang ditempati 114 KK saat ini," ungkapnya.

Senada, Ibnu Setiawan salah satu warga mengatakan pernah didatangi Kapolsek Sukolilo bersama pengacara Budi Susanto diminta supaya segera meninggalkan lokasi dan diberi ganti rugi Rp.20 juta dan diperlihatkan bukti sertifikat bernomor 03369 tertanggal Maret 2015. "Tapi hanya membaca sekilas dan tidak diberi copy sertifikat," ujarnya.

Menanggapi aspirasi warga, Muzammil Syafii anggota Komisi A DPRD Jatim mengatakan bahwa Satpol PP maupun polisi tak berhak mengintimidasi warga jika lahan yang ditempati warga itu berstatus tanah negara milik Pemprov Jatim atau memiliki surat tugas mengamankan aset pemerintah. "Kalau mereka disuruh pribadi atau perusahaan itu menyalahi aturan dan warga berhak menolak," tegas politisi Partai NasDem.

Ia berharap warga maupun kuasa hukum warga bisa mendapatkan copy sertifikat lahan jika ada pihak yang mengklaim sebagai miliknya. Atau memiliki copy putusan kasus perdata antara pihak petani penggarap dengan Mukayat maupun antara Mukayat dengan Budi Susanto. "Dengan begitu kami bisa mendapat kejelasan riwayat tanah dan mengklarifikasi pihak-pihak terkait untuk segera memberikan solusi terbaik," jelasnya.

Senada ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo berjanji dalam waktu dekat akan meninjau ke lokasi dimana warga yang terpaksa tinggal di bedeng hampir 3 tahun berjalan tanpa ada perhatian dari pemerintah setempat. "Mereka para korban lahan eksekusi adalah warga negara yang berhak mendapat perlindungan negara. Makanya nanti akan kami upayakan mereka mendapat bantuan hidup dari Pemprov Jatim," imbuhnya.

Masih di tempat yang sama, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan bahwa pihaknya belum mendapat laporan kejelasan status tanah tersebut, apakah memang lahan milik negara atau masyarakat."Apa masalahnya  saya belum bisa jawab karena harus terlebih dulu dilihat hukumnya seperti apa. Negara (Pemkot) tak bisa terlantarkan walaupun mereka salah. Tetapi sebagai warga negara ya ak bisa dibiarkan tapi dicarikan tempat
seperti kasus strenkali Surabaya dulu diberikan biaya untuk sewa rumah, jadi polanya sama," pungkasnya. (tis) 

  
 


Sumber : -

Laporan : -

Editor : Try Wahyudi Ary Setyawan


loading...
Post
Pekanbaru
Post
Riau

2 Pelaku Curas Dibekuk Polisi

1 bulan yang lalu
Post
Inhil
Post
Jatim
Post
dumai
Post
Jatim
Post
Riau
Post
Riau
Post
Jatim
Post
kampar