Kades dan Sekdes Rantau Binuang Sakti Dijerat Pasal Pemerasan dan Tipikor

Image
Monday, 22 January 2018 | 19:15:15 WIB

Pasir Pengaraian (nusapos.com) -Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Sekdes) Rantau Binuang Sakti (RBS), Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Pajri Amin dan Sarqoni dijerat pasal pemerasan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi(Tipikor).

Itu diungkap Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto SIK, MH, didampingi Kasat Reskrim Polres Rohul AKP Harry Avianto SH, SIK,‎ Paur Humas Polres Rohul Ipda Suheri Sitorus, dan Kanit Tipikor Ipda H. Panjaitan SH saat ekspose di Mapolres Rohul, Senin (22/1/18) siang.

Dalam ekspose itu, Kapolres Rohul menerangkan, ‎ awalnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Warung Ikan Bakar Sasmita di Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah, 6 lelaki diamankan Tim Saber Pungli Satuan Reskrim Polres Rohul, Kamis (18/1/18) sekitar pukul 17.10 WIB.

Setelah digelar perkara, Kades dan Sekdes‎ RBS ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 4 lelaki lainnya mengaku tidak mengetahui adanya transaksi surat tanah milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Rokan Jaya Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan di warung ikan bakar tersebut.

Kapolres AKBP Yusup menyebutkan, dugaan perkara pemerasan dilakukan Kades dan Sekdes Rantau Binuang Sakti awal mulanya adanya laporan dari masyaarakat terkait tingginya pengurusan surat tanah di Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan.

Penyelidikan dilakukan Tim Saber Pungli Satreskrim Polres Rohul, didapatkan informasi akan adanya transaksi penyerahan uang untuk pengurusan tanah. Dari penyelidikan, Tim Saber Pungli melakukan OTT.

Hasil OTT, polisi menyita barang bukti uang tunai pecahan Rp 50 ribu sebesar Rp 50 juta, 73 persil surat tanah atau Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT).

“Kesepakatan awalnya sebesar Rp 225 juta, namun baru dibayarkan Rp 50 juta," ucap AKBP Yusup saat ekspose di hadapan sejumlah wartawan.

Ungkap Kapolres, 1 SKRPT ditetapkan Kades RBS Rp 2,5 juta, sementara aturan‎ mengatur tidak ada, sehingga masyarakat keberatan dengan jumlah sebanyak itu dan melaporkan ke Polres Rohul.

Atas perbuatannya, Kades dan Sekdes RBS dijerat Pasal 12 huruf (e), sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001‎ tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kemudian, Kades dan Sekdes RBS kata AKBP Yusup, terancam dikenakan pasal pemerasan dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dengan cara memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu untuk membayar sesuatu.

Di perkara pemerasan dan Tipikor, pemberi uang tunai Rp 50 juta yakni dari pihak KSU Rokan Jaya‎ Desa Kepenuhan Timur hanya berstatus sebagai saksi, karena merupakan korban pemerasan.

"Kita akan laksanakan pemeriksaan, masih dalam proses. Kita akan dalami, bila memang ada indikasi, siapapun yang terlibat akan kita proses. Sementara ini ditetapkan dua tersangka," tandasnya.


Sumber : -

Laporan : Sugiyanto/amn

Editor : Red


loading...
Post
Kabarpolri