Surau TV

Banner

Bupati Kepulauan Meranti Ajak Kades Tertib Kelola APBDes

Image
Saturday, 03 February 2018 | 13:04:17 WIB


SELATPANJANG (nusapos.com) - Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M.Si membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Manajemen Pemerintahan Desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Rakor bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam mengelola Dana Desa itu dipusatkan di Hall Grand Meranti Hotel, Jumat 2 Februari 2018.

Kegiatan itu turut dihadiri, Bupati Siak Drs. H. Syamsuar M.Si, Sekda Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, Tokoh Masyarakat H. Wan Abu Bakar, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, para Camat, Lurah, Kepala Desa dan unsur lainnya.

Diungkapkan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Rakor tersebut sangat strategis dalam rangka mengantisipasi adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak tersalurkan, dan agar jalannya pembangunan Desa tidak terganggu.

Dijelaskan Bupati, UU Desa saat ini telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola ADD. Namun akibat kurangnya kemampuan SDM dan pengawasan serta keterlibatan masyarakat, menyebabkan sering terjadi penyelewengan dan korupsi. Agar hal itu tidak terjadi lagi Bupati mewanti-wanti kepada Kepala Desa untuk memperkuat koordinasi antar semua pihak terkait.

Pada kesempatan itu pula, Bupati menjelaskan perihal realisasi transfer Dana Desa yang bersumber dari APBN dan APBD Kepulauan Meranti. Untuk tahun 2017 lalu, transfer Dana Desa yang bersumber dari APBN disalurkan dari Kas Negara kepada Kas Daerah sebesar 82 Miliar rupiah lebih, dari jumlah itu yang telah disalurkan ke rekening Desa sebesar 81 Miliar rupiah lebih.

"Sebesar 1 miliar lebih belum disalurkan karena adanya beberapa Desa yang belum mampu mempertanggungjawabkan Dana Desa tahap pertama baik dari segi keuangan maupun fisik dan kewajiban pajak yang belum ditunaikan. Desa tersebut adalah Desa Lukit, Desa Sungai Tohor Barat, dan Desa Tanjung Medang," ungkapnya.

Sementara realisasi transfer Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kepulauan Meranti dari 68 Miliar rupiah lebih yang dianggarkan, telah disalurkan dari kas daerah ke kas Desa sebesar 47 Miliar rupiah lebih. Sisa 20.9 Miliar rupiah lebih tak dapat disalurkan. Dengan rincian 900 juta rupiah lebih akibat adanya beberapa Desa yakni Desa Tanjung Medang, Desa Lukit, Desa Bina Maju dan Desa Cinta Damai yang belum memenuhi syarat penyaluran.

"Tunda salur sebesar 20 Miliar rupiah lebih juga karena macetnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kementerian Keuangan sebesar 100 Miliar rupiah lebih, jelasnya.

Seperti diketahui, untuk sisa Alokasi Dana Desa yang terjadi penundaan penyaluran, banyak dipertanyakan oleh Pemerintah Desa dan menjadi perdebatan. Pada kesempatan itu agar tidak terjadi simpang siur dan salah persepsi, dijelaskan Bupati, untuk ADD yang bersumber dari APBD Bagi Hasil Migas, diakuinya sesuai PP tentang Desa merupakan kewajiban daerah yang diambil 10 Persen dari DBH, namun karena penyaluran DBH dari pusat terjadi kemacetan berdampak pada penundaan penyaluran ADD.

"Jadi harga minyak dunia dan transfer pusat sangat mempengaruhi penyaluran Alokasi Dana Desa," ujar Bupati Irwan untuk diketahui semua Kades.

Oleh karena itu, dengan terus berkurangnya Alokasi Dana Desa dari tahun ketahun, Bupati mengingatkan kepada semua Kepala Desa sebagai pemegang otoritas tertinggi APBDes, harus mampu berstrategi dalam pengelolaan DD dan ADD. Dimana prioritas pertama ADD untuk membayar gaji Kades, operasional Desa serta gaji Perangkat Desa, sisanya baru untuk kegiatan lainnya.

Ditegaskan Bupati, dalam pengelolaan Dana Desa untuk menggesa pembangunan pedesaan, perlu sinergitas yang baik dan persamaan persepsi dari Pemdes, Musdes dan pihak Kecamatan, serta Kabupaten.

"Jauhi anggapan bahwa Pemdes merupakan pemerintah otonomi tingkat tiga, karena semua terkoordinasi mulai dari Kabupaten hingga Desa, ini perlu dipahami agar jangan bersifat tak peduli dengan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten," ucap Bupati Irwan.

Lebih jauh dikatakan Bupati, di tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan Pilkades di 48 Desa, berhubung berakhirnya masa jabatan 48 Kepala Desa, dalam rangka mempercepat pembangunan hingga ke pelosok Desa, Bupati menegaskan perlu satu persepsi mulai dari Pemerintah Desa hingga Kabupaten.

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten terus berupaya mempercepat pembangunan daerah, ditengah kondisi geografis yang berat dan kondisi keuangan minim, untuk itu Bupati Irwan menekankan perlunya satu persepsi agar tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai.

"Agar haluan kapal menuju sasaran sesuai dengan yang dicita-citakan, peran Kades sangat besar dalam mendukung pembangunan, jadi harus sejalan mulai dari Bupati, Kepala Dinas, Camat hingga ke Desa," ujarnya.

Akhir kata, dijelaskan Bupati, saat ini, Kabupaten Kepulauan Meranti masih kekurangan banyak dana dan butuh sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Salah satu dana yang bisa diraih adalah insentif dari Pemerintah Pusat sebesar 50 Miliar rupiah, atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebanyak 5 kali seperti yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Siak yang dinilai baik dalam pengelolaan keuangan. Untuk mencapai hal itu salah satunya pengelolaan Dana Desa harus tertib dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya mengajak Desa untuk mengelola keuangan Desa dengan baik dengan begitu Dana Insentif dari Pusat sebesar 50 Miliar rupiah dapat kita raih dan dipergunakan untuk pembangunan Desa," paparnya.

Bupati secara pribadi mengapresiasi administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten Siak yang berhasil meraih opini WTP sebanyak 5 kali berturut turut. Iapun sempat meminta Bupati Siak H. Syamsuar untuk berbagi ilmunya di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Camat, Lurah dan Kepala Desa.

Berhubung Bupati Siak H. Syamsuar akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau, jika terpilih nanti Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si berharap untuk tidak melupakan Kabupaten ini untuk membangun infrastruktur menggesa pembangunan. Seperti jalan Kampung Balak yang belum tuntas dan jalan di Buton yang rusak parah.

"Jika berhasil jadi Gubernur, kami meminta jalan Kampung Balak dan Buton dituntaskan karena sudah cukup letih Meranti memikul pembangunan tanpa didukung anggaran Provinsi. Cukup berat jika hanya mengandalkan dana Kepulauan Meranti," aku Bupati Irwan mengakhiri.

Keinginan Bupati Kepulauan Meranti mendapat sambutan dari Bupati Siak H. Syamsuar. Ia berjanji akan mengupayakan pemerataan pembangunan di tiap Kabupaten, apalagi Kepulauan Meranti yang merupakan sebuah Kabupaten baru yang butuh banyak anggaran untuk mengejar ketertinggalan mensejahterakan masyarakat.

"Masukan itu sangat bagus sekali, saya akan berupaya membantu sesuai porsi bantuan keuangan untuk Kabupaten dan Desa, melihat dari kondisi daerah dan masyarakat," ujar Syamsuar.

Sumber : MC Riau

Laporan : -

Editor : Red

loading...