Kedewasaan politik masyarakat Jatim sudah tinggi

Benarkah, Isu SARA di Pilgub Jatim Tak Akan Laku

Image
Thursday, 22 February 2018 | 21:07:02 WIB


SURABAYA (Nusapos.com)- Potensi politik identitas dan isu SARA di Pilkada Jatim 2018 dan merawat kebhinekaan nampaknya menjadi perhatian serius berbagai kalangan di Jatim. Bahkan The Initiatif Institute sengaja menggelar Forum Group Diskusion (FGD) menghadirkan stake holder terkait di Hotel Sahid Surabaya, Kamis (22/2/2018).

Nampak hadir dalam diskusi terbuka tersebut perwakilan parpol di Jatim, KPU Jatim, Bawaslu Jatim, Polda Jatim, Kejati Jatim, Ormas, akademisi, mahasiswa dan media.

CEO The Initiatif Instutute, Airlangga Pribadi mengatakan bahwa Pilkada damai adalah kepentingan semua pihak, baik penyelenggara, peserta, aparat keamanan maupun masyarakat. Namun dalam proses elektoral kerap muncul politik identitas untuk menyerang kelompok yang lain. Bahkan isu SARA juga sengaja digunakan sehingga dapat mengganggu kebhinekaan yang sudah terawat selama ini.

Kendati demikian, pihaknya yakin Pilkada serentak di 18 kabupaten/kota ditambah provinsi Jatim 2018 akan berlangsung aman dan damai karena karakter masyarakat Jatim yang transparan (blak-blakan) serta kedewasaan politiknya sudah tinggi. "Salah satu cara untuk merawat kebhinekaan itu bisa dilakukan dengan duduk bareng satu meja berdiskusi seperti saat ini," ujar dosen FISIP Unair Surabaya.

Komisioner KPU Jatim Arbayanto manjelaskan bahwa sebenarnya politik identitas dan SARA itu sangat sulit dihilangkan. Namun PKPU No.4 tahun 2017 dengan tegas melarang fitnah atau menghina berbau SARA.  "Secara normatifnya pelanggaran SARA di Pilkada itu adalah melakukan penghinaan atau fitnah," terang Arbayanto.

Senada, komisioner Bawaslu Jatim Totok Hariyono mengungkapkan bahwa sampai saat ini pihaknya belum ditemukan adanya pelanggaran dalam kampanye yang terkait dengan isu SARA. Namun pihaknya juga sudah melakukan upaya preventif terkait isu SARA di Medsos dengan melakukan patroli Medsos bersama pihak terkait.

"Sampai saat ini Jatim aman aman saja, dan jangan membayangkan Jatim seperti Jateng dan Jabar atau provinsi lain. Masyarakat Jatim itu lebih terbuka namun tetap kondusif," katanya. 

Sementara itu, sekretaris tim kampanye pasangan Khofifah-Emil, Renville Antonio menegaskan bahwa jika ada yang menggunakan isu SARA itu pasti bukan dari parpol pengusung paslon. Sebab seluruh partai telah melakukan komitmen tidak ada SARA. "Kalaupun ada itu pasti bukan dari partai tapi dari kelompok-kelompok lain," kata sekretaris DPD PD Jatim ini.

Ia juga mengakui saat ini sulit menghindari kampanye hitam melalui media sosial karena hampir semua orang memiliki handphone. Namun akun Medsos dari tim kampanye paslon sudah terdaftar dalam formulir BC.4/KWK. "Karena itu kalau boleh beri saran, sebaiknya tutup dulu semua akun medsos yang terdaftar di tim kampanye biar fair dan tak saling tuding. Kalau pemilik akun protes ya harus meyakinkan ke  penyelenggara kalau dia tidak berkampanye," harap Renville.
  
Masih di tempat yang sama, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan bahwa media sosial sangat berpotensi menjadi media ujaran kebencian isu SARA. Bahkan sebelum tahapan Pilkada dilaksanakan, pihaknya sudah mentake down lebih dari 400 akun dan masih ada 1000 akun dalam pengawasan tim cyber.

"1400 akun itu teritorinya bukan hanya di Jatim dan Indonesia, tapi juga ada dari luar negeri. Sebab dunia cyber itu tak mengenal batas teritorial. Akun-akun Medsos yang kita awasi meliputi facebook, twitter, youtube, dan instagram, tapi 75 persen didominasi facebook," terang Barung Mangera. 

Kendati demikian, hingga saat ini aparat kepolisian belum menemukan adanya laporan dari orang yang merasa dirugikan akibat hate speech di media sosial. Sebab sesuai ketentuan UU ITE ini, polisi bisa menindak kalau ada ada laporan dari orang yang merasa dirugikan. "Tapi kalau nanti ada laporan dalam ranah Pilkada, larinya bukan ke Polda tapi ke Gakumdu," imbuhnya.

Sementara itu Dr Zainul Hamdi pengamat sosial dari UIN Sunan Ampel Surabaya mengatakan isu SARA memang tidak laku di Jatim karena calonnya sama-sama dari NU. Namun harus diwaspadai saat ini sudah ada upaya intimidasi dan teror terhadap tokoh agama dan tempat ibadah yang berpola dilakukan oleh orang gila dengan tujuan menciptakan keresahan masyarakat.

"Kejahatan itu terjadi jika ada niat dan kesempatan sehingga munculnya secara acak. Tapi kalau kejahatan memiliki pola dengan sasaran tertentu, itu jelas by design dan ada aktor yang menyuruh orang-orang yang sudah terlatih," ungkap Inung sapaan akrab Zainul Hamdi.

Karena itu, pihaknya berharap aparat kepolisian segera bisa mengungkap motif dari upaya memunculkan keresahan masyarakat jelang Pilkada. Sebab jika tidak justru tujuan peneror akan tercapai, yaitu munculnya distorsi di masyarakat sehingga melakukan perburuan terhadap antar warga negara.

"Jangan sampai farming yang muncul di masyarakat itu berkembang liar karena itu bisa memunculkan distorsi dan mengganggu stabilitas Jatim yang selama ini dikenal adem ayem," pungkas pegiat Gus Durian ini.

Sebelum mengakhiri FGD, seluruh peserta juga membacakan dan menandatangani Pakta Integritas Pilkada Damai Untuk Merawat Kebhinekaan yang berisi lima poin. Pertama, siap mewujudkan Pilkada Jatim 2018berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kedua, siap mewujudkan Pilkada Jatim 2018 yang damai dengan semangat merawat kebhinekaan.

Ketiga, siap mewujudkan Pilkada Jatim 2018 yang bermartabatdengan menolak dan melawan politik uang. Keempat, bersedia mewujudkan Pilkada Jatim 2018 yang membahagiakandengan menolak dan melawan politisasi SARA, dan Kelima, tidak akan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian untuk kepentingan politik. (Tis)  

Sumber : -

Laporan : Try Wahyudi Ary Setyawan

Editor : Red

loading...