Surau TV

Banner

Kelola Aset Daerah, BPKAD Bengkalis Bangun Sistem Penataan Integrasi Satu Pintu

Image
Monday, 04 June 2018 | 11:42:50 WIB


BENGKALIS (nusapos.com)- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis, yang salah satu fungsinya menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah terus berupaya melakukan penataan aset daerah kearah yang terarah dan lebih baik. Salah satunya akan melakukan penataan aset daerah melalui sistem integrasi satu pintu, direncanakan sistem integarasi tersebut pada tahun 2019 nanti sudah terealisasi.

Sistem integrasi ini dibangun salah satu tujuannya agar pentaan aset yang ada di kabupaten Bengkalis ini bisa tertata dengan baik dan lebih transparan, mulai dari perencanaan hingga ke penganggarannya di setiap SKPD yang ada.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) sendiri merupakan penggabungan 2 (dua) unit kerja pada Sekretariat Daerah yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan yang melebur membentuk Satuan

Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) terbentuk dari penggabungan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk penataan aset tersebut, BPKAD melalui bidang aset juga berfungsi melakukan penyelenggaraan penataan usahaan dan penghapusan milik daerah, selain itu menyelenggarakan pemanfaatan, pemindah tanganan, pengamanan dan pengendalian barang milki daerah.

Ruang Simda Di Bagian Aset

Fungsi lainnya yakni penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milki daerah dan Penyelengaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan perturan perundang-undangan.

“Agar lebih transparan dan tertata dengan baik, kita nanti akan membangun sistem integrasi satu pintu dalam pegelolaan aset yang ada saat ini, sehingga dalam pemeriksaan nanti kita bisa mendapatkan data dari setiap SKPD dengan baik mulai dari perencanaan hinga penganggarannya,” ujar Kepala BPKAD Bengkalis melalui Kabid Aset Jumiharto ketika ditemui diruang kerjanya, Rabu (30/05/2018).

Dikatakannya lagi bahwa untuk pengelolaan aset daerah ini, bidang aset berfungsi memfasilitasi seluruh aset yang ada, untuk jenis aset yang ada saat ini di seluruh SKPD tercatat dalam sebuah sistem dengan namaAplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah atau lebih dikenal dengan nama SIMDA.

Fungsi Simda ini nantinya bisa melihat data aset yang ada di setiap SKPD, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, mulai dari tanah, kendaraan roda dua dan roda empat, bangunan, pekerjaan yang sedang berlangsung dan data ini hanya dimilki oleh SKPD, sedangkan bidang aset hanya mengimput data setiap SKPD ini melalui SIMDA yang dioperasikan oleh operator yang ada di bagian Aset.

“Contohnya kita ingin mengetahui aset disalah satu satu SKPD, dengan membuka SIMDA ini akan kita dapatkan aset yang ada di SKPD tersebut tanpa harus meminta ke SKPD yang bersangkutan,” ujar Jumiharto.

Dengan adanya SIMDA ini nantinya, akan dibuat sebuah sistem inetgrasi yang nanti tekoneksi ke seluruh SKPD hingga Bappeda, baik mulai dari perencanaan hingga penganggaran dan saat ini sistem integrasi ini dalam proses pengerjaan di BPKAD dan sistem ini permintaan dari Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) langsung dalam pengawasannya.

“Selain aset, juga pengawasan sistem keuangan daerah bisa terpantau secara koneksi melalui sistem integrasi satu pintu yang akan dibuat nantinya, direncanakan Oktober 2018 nanti sudah difungsikan dan tahun 2019 nanti sudah terlaksana,” jelas Jumiharto.

Untuk membuat sistem intgerasi berfungsi tentu saat ini sudah dilakukan perencanaan, baik aplikasi, operator maupun perangkat khusus yang digunakan nantinya. Setelah semua perangkat ini ada baru sistem ini bisa berjalan dan terkoneksi ke setiap SKPD.

Untuk data dan jumlah aset yang ada di setiap SKPD dan Kecamatan, Jumiharto tidak bisa merinci secara detail dan untuk mengetahui secara rinci harus membuka SIMDA, intinya aset yang ada saat ini sudah terinci secara detail di setiap SKPD dan bagian aset hanya berfungsi sebagai fasilitasi terhadap aset yang ada.

“Kalau kita rinci setiap aset yang ada tentu akan banyak, karena data setiap aset tersebut sudah ada di setiap SKPD dan kita dibagian aset hanya sebagai fasilasator untuk mengumpulkan data aset keseluruhan yang ada di Kabupaten Bengkalis ini,” ungkapnya lagi.

Untuk pemeliharaan aset baik bergerak maupun tidak bergerak merupakan tanggung jawab dari SKPD yang bersangkutan, bidang aset tidak memlki kewenangan dalam pemeliharaan aset tersebut, kecualai ada permasalahan dalam sebuah peroalan mengenai aset yang terlantar baru bidang aset yang menanganinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ada beberapa kasus aset yang bermasalah, salah satunya mengenai mobil dinas yang terlantar dan ditinggalkan dijalan,sebagaian pihak pasti akan menyangka tanggung jawab bagian aset, tetapi kita hanya sebagai fasilitator dalam menyelesaikan persoalan tersebut dan tanggung jawab penuh merupakan SKPD yang memilki mobil dinas tersebut,” kata Jumiharto.

Jumiharto berharap dengan adanya sistem integrasi satu pintu ini nantinya, setiap aseta yang ada bisa terdata dengan baik dan setiap tahunnya bisa diketahui aset yang ada di setiap SKPD, selain itu dalam pemeriksaan pihak terkait nanti bisa secara transparan dan tangung jawab dari setiap SKPD terhadap aset yang ada bisa terjaga dengan baik.

Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Firman mendukung penuh rencana bidang Aset dalam membuat sistem integrasi satu pintu dalam melakukan pendataan aset daerah yang ada saat ini, selain lebih transparan dan juga bisa diawasi secara cermat oleh pihak terkait agar dalam pengelolaan aset baik dari perencaaan dan pengangaran sesuai aturan yang berlaku.

Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Firman

“Penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang daerah, haruslah dikoordinir secara profesional, sehingga pada gilirannya nanti menghasilkan data-data yang tepat dan akurat,” tutur Firman.

Dijelaskannya beberapa perkara yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan barang, di antaranya untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing satuan kerja, sesuai besaran organisasi atau jumlah pegawai dalam satu organisasi.

“Sebagai pengganti barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan, agar efisien dan efektif, dan pertimbangan teknologi,” ujar Politis PPP ini.

Melalui perencanaan kebutuhan barang yang memadai, dengan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan, Rianto berharap agar diperoleh barang yang akan menjadi aset pemerintah daerah, sehingga benar-benar dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun aparatur. Ini, menurut dia, supaya dapat menunjang pelayanan publik pemerintah kepada warga.

“Tugas selanjutnya, satuan kerja sebagai pengguna barang itu dapat memanfaatkan, menatausahakan, memelihara barang milik daerah, secara memadai, akurat, dan akuntabel,” katanya lagi.

Di sisi lain, masih banyak memiliki keterbatasan, namun dalam hal menjalankan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan juga seluruh pejabat dan pengelola barang-barang milik daerah, bersungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan intern, baik dalam hal penyimpanan dan memeliharanya.

“Mengingat pengelolaan aset daerah seiring menjadi perhatian auditor badan pemeriksa keuangan (BPK) dan KPK Oleh karena itu, hendaknya ditata dan dikelola sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” pesannya.

Firman juga berharap kepada Bagian Aset untuk lebih dalam melakukan pengawasan terhadap aset yang ada di Kabupaten Bengkalis, karena ada beberapa kasus ditemukan aset yang ada seperti kendaraan roda empat digunakan tidak sesuai fungsi dari fasilitas yang diberikan kepada setiap pejabat daerah.

“Contoh saja ada mobdin yang digadaikan, ada yang ditelantarkan, seharusnya aset ini dijaga dengan baik, karena peruntukan barang atau mobdin yang diberikan untuk penunjang seseorang pejabat dalam menjalankan tugas dan harus dijaga dengan baik dan bukan ditelantarkan begitu saja.” Harapnya lagi.

Sementara itu Zulfan Mahendra salah seorang masyarakat Bengkalis meminta aset milik pembangunan daerah perlu ditata dan dikelola dengan baik dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis,. Ini perlu dilakukan agar keberadaan aset milik negara tetap terlestarikan dilingkungan pemerintah daerah. Serta dapat dikelola secara maksimal untuk kebutuhan dan kepentingan pembangunan masyarakat daerah.

"Kita minta aset daerah perlu ditata dengan baik. Terutama guna menjaga kelestarian milik pemerintah daerah. Ini merupakan tugas kita bersama," ucap Zulfan Mahendra..

Dia mengatakan dalam menjaga kelestarian aset daerah. Dibutuhkan adanya perawatan secara terpadu. Seperti halnya di cat ataupun direhab kembali bangunan. Supaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dipemerintahan daerah.

Ia menuturkan salah satu contoh bentuk aset daerah yakni taman, jalan umum, gedung, sekolah dan rumah sakit. Semua itu bagian dari milik pemerintah daerah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perawatan maksimal. Sehingga aset milik daerah tetap terjaga dengan baik.

"Kita berharap aset milik pemerintah daerah dapat diperhatikan. Supaya kelestarian aset daerah terjaga dengan baik. Ini perlu dukungan dan kerjasama semua pihak agar pembangunan kedepan semakin berkembang lebih baik," harapnya lagi.

Sumber : Advertorial Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Laporan : jusriyal

Editor : Red

loading...