Surau TV

Banner

Bupati HM. Wardan Lantik Pengawas P2UPD

Image
Friday, 04 January 2019 | 11:20:12 WIB


TEMBILAHAN, NUSAPOS - Bupati Inhil Drs HM Wardan MP diwakili Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Inhil, H Fauzar SE MP melantik Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pranata Komputer di Lingkungan Pemkab Inhil, Senin (31/12/2018).

Bertempat di Aula BKPSDM Inhil, Jalan SKB Tembilahan, sebanyak 11 orang pejabat fungsional diambil sumpahnya. Adapun nama-nama pejabat yang dilantik ialah. 

1. Hj ROSMALA RATINA MSi sebagai Pengawas Pemerintahan Madya
2. RIYADI SE MSi sebagai Pengawas Pemerintahan Madya
3. SURYADARYATI SE sebagai Pengawas Pemerintahan Muda
4. RIO MARDIANTO SST sebagai Pengawas Pemerintahan Muda
5. HAIDIR SE sebagai Pengawas Pemerintahan Muda
6. MASHURI SE sebagai Pengawas Pemerintahan Muda
7. GUNTUR SAPUTRA ST sebagai Pengawas Pemerintahan Pertama
8. SANTY DEWILEO PURWANTY SE sebagai Pengawas Pemerintahan Pertama
9. SANDI IRAWAN SE sebagai Pengawas Pemerintahan Pertama
10. ISKANDAR SH sebagai Pengawas Pemerintahan Pertama
11. RONI SAPUTRA AMd sebagai Pranata Komputer Pelaksana

Tampak hadir dalam kesempatan itu Inspektur Inspektorat Inhil, sejumlah pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkab Inhil, dan para tamu undangan. 

Bupati Wardan melalui Kepala BKPSDM mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik. Ia menyebut bahwa tugas sebagai pejabat fungsional merupakan tantangan yang berat. Dibutuhkan tenaga yang benar-benar profesional yang dapat bertanggung jawab melaksanakan amanah tersebut. 

"Oleh sebab itu, pejabat fungsional yang baru saja dilantik harus membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang profesional, orang yang layak dipercaya memegang tugas sebagai pejabat P2UPD di lingkungan Pemkab Inhil," ujar Fauzar saat menyampaikan sambutan Bupati Inhil. 

Diungkapkannya bahwa pelantikan pejabat P2UPD ini merupakan pelantikan yang pertama kali di Inhil.

"Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS/ ASN Pasal 87 yang berbunyi bahwa Setiap PNS yang Diangkat Menjadi Pejabat Fungsional Wajib Dilantik dan Diambil Sumpah/ Janji Menurut Agama atau Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa," urainya. 

Sebagai upaya tata kelola pemerintahan yang baik, imbuhnya, maka pejabat fungsional ini mempunyai peran sentral dan strategis untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Hal tersebut tertuang dalam Permen PAN RI Nomor 26 Tahun 2016 dan Permendagri RI Nomor 34 Tahun 2017.

Di akhir sambutannya, ia berharap agar pejabat fungsional yang dilantik dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab.

Sumber : Adv Kominfo

Laporan : -

Editor : Red

loading...