Nusapos.com, Jakarta- Warga indonesia harus berhati-hati dengan postingan baik itu di media sosial maupun di sebuah komentar di medsos atau  website, pasalnya Pemerintah memutuskan melakukan revisi terbatas terhadap pasal-pasal karet di UU ITE . salah satu nya akan mempidana bagi penyebar ujaran kebencian dengan maksud diketahui umum .

Menko Polhukam Mahfud Md dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (8/6/2021) Mengenai ujaran kebencian , ia berharap tidak di tafsirkan macam-macam.

"Bisa dihukum kalau itu didistribusikan untuk diketahui umum. Kalau melapor, saya di rumah sakit diperlakukan tidak baik, melapor ke anaknya, kan ya nggak apa-apa. Tidak bisa dihukum kayak gitu. Yang kita beri penjelasan sehingga revisinya secara substansi menambah kalimat, memperjelas maksud dari istilah-istilah yang ada di dalam UU itu," ujar Mahfud.

Tanggapan Omnibus SAFEnet 

Omnibus law di bidang digital. Southeast Asia Freedom of Expression Network ( SAFEnet ) berharap Merevisi UU ITE yang di rencanakan Pemerintah tidak seperti omnibus law Cipta Kerja.

Nenden berharap merevisi UU ITE dalam  proses pembuatan wajib melibatkan pihak-pihak terkait. Serta pihak yang terdampak juga wajib dilibatkan. 

dan terakhir SAFEnet Omnibus Law ini ini tidak mempersempit ruang berekpresi dan ruang bagi sipil di internet.

Beberapa pasal menimbulkan kontroversi di Indonesia sepanjang 2014-2019 dikutip dari CNN Indonesia.

Pasal 26 (3): hak untuk dilupakan

Pasal ini memuat aturan kalau seseorang berhak untuk meminta agar penyedia layanan menghapus jejak digital mereka di suatu platform berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 27: Kesusilaan dan pencemaran nama baik

Pasal ini mengatur soal perbuatan yang dilarang oleh mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten yang melanggar kesusilaan (ayat 1), perjudian (ayat 2), penghinaan dan pencemaran nama baik (ayat 3), pemerasan dan ancaman (ayat 4).

Pasal 28: hoaks dan ujaran kebencian

Pasal ini menjelaskan pelarangan atas penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada ayat 1 dan ujaran kebencian berbau SARA (suku, agama, ras) di ayat 2. 

Pasal 29: ancaman

Pasal ini terkait ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Menurut Damar, serupa dengan pasal 27 dan 28, pasal ini pun mengandung rumusan tidak jelas, penerapan di lapangan kacau tidak tertib, serta memberikan dampak sosial yang besar.

Pasal 40: pemblokiran konten

Pasal ini terkait dengan kewenangan pemerintah untuk pemblokiran konten (ayat 2a), pembatasan akses konten dan internet (ayat 2b).