Ketua DPR AS Minta Militer Amankan Kode Nuklir yang Dipegang Trump

Jakarta - Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat bersedia untuk kembali menggelar pemakzulkan Presiden Donald Trump jika dia tidak segera turun, usai kerusuhan di gedung Capitol AS. Di tengah agenda pemakzulan tersebut, Ketua DPR AS, Nancy Pelosi berkata dengan jenderal top AS tentang menangkal Trump mengakses kode peluncuran nuklir di hari-hari terakhir masa jabatannya.

Perkembangan yang tidak biasa ini terjadi dua hari setelah Trump mendesak ratusan pendukungnya untuk berdemo di gedung Capitol AS, hingga memicu kerusuhan di mana kerumunan orang menjebol gedung Kongres tersebut. Seorang petugas polisi dan empat orang lainnya tewas dalam kerusuhan tersebut.

"Situasi Presiden yang tidak terkendali ini sangat berbahaya," kata Pelosi dalam sebuah pernyataan, tepat sebelum pembicaraan conference call dengan sesama politikus Demokrat untuk membahas rencana memakzulkan mendakwa Trump.

"Jika Presiden tidak meninggalkan jabatannya dalam waktu dekat dan dengan sukarela, Kongres akan melanjutkan tindakan kita," imbuhnya seperti dilansir kantor berita Reuters dan Channel News Asia, Sabtu (9/1/2021).

Pelosi mengungkapkan bahwa dia telah mendapat kepastian dari Jenderal Angkatan Darat Mark Milley selaku ketua Kepala Staf Gabungan, bahwa ada backup jika Trump mencoba meluncurkan senjata nuklir.

Sementara presiden AS mempunyai akses ke kode yang diperlukan untuk meluncurkan senjata nuklir, tidak ada pejabat tinggi militer atau keamanan nasional yang menyatakan keprihatinan secara terbuka tentang kondisi mentalitas Trump terkait senjata nuklir.

Kantor Milley mengatakan bahwa Pelosi telah memprakarsai conference call tersebut dan bahwa jenderal tersebut "menjawab pertanyaannya mengenai proses otoritas komando nuklir."

Sementara itu, mayoritas Demokrat terlihat siap untuk memulai proses pemakzulan jika Wakil Presiden Mike Pence dan Kabinet Trump menolak untuk mengaktifkan Amandemen ke-25 Konstitusi AS, yang memungkinkan mereka untuk mengganti seorang presiden yang tidak dapat menjalankan tugasnya.

Menurut seorang penasihat kepada Reuters, Pence menentang langkah seperti itu.

Setidaknya satu Senator dari Partai Republik, Ben Sasse dari Nebraska, mengatakan dia akan menimbangkan untuk mendukung proses pemakzulan (impeachment).

Sasse, yang sering mengkritik Trump, mengatakan kepada CBS News bahwa dia "pasti akan mempertimbangkan setiap pasal pemakzulan karena presiden itu mengabaikan sumpah jabatannya."

Namun, kalaupun DPR memakzulkan Trump , ketentuan hukum untuk mencopotnya akan jatuh ke tangan Senat yang dikendalikan Partai Republik, yang telah menyelamatkannya dari pemakzulan sebelumnya. Dengan berakhirnya masa jabatan Trump pada 20 Januari mendatang dan Senat dijadwalkan akan reses hingga 19 Januari, prospek penggulingan yang sebenarnya terlihat tidak mungkin.

Mencopot presiden AS membutuhkan mayoritas dua pertiga di Senat. Pemimpin Mayoritas Senat Republik, Mitch McConnell belum memberikan statement kemungkinan pemakzulan Trump.