Menkominfo Sebut Hoax Tantangan Hampir Semua Negara

Perkembangan Informasi dan Teknologi semakin memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Bahkan muncul istilah dunia tanpa batas, pasca lahirnya internet dan media sosial.

Sayangnya kondisi itu tak hanya memberikan dampak positif, akan tetapi juga berimbas negatif terhadap sendi kehidupan. Salah satu yang krusial adalah makin maraknya informasi hoax yang beredar di masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara kepada wartawan usai membuka First Asean Public Relations Conference (APRC) di Kuta, Kamis (21/9/2017) mengakui kondisi itu menjadi tantangan hampir semua negara di Dunia, termasuk Indonesia.

Dikatakan, untuk menangkal fenomena tersebut, diperlukan peran serta pegiat media mainstream dalam memberikan rujukan berita yang valid dan faktual kepada masyarakat.

“Media-media mainstream sekarang sudah mengikuti, membuat semacam filtering. Jadi kalau membuat berita pun dari lapangan, dari reporternya, dari jurnalisnya, sampai dengan ruang redaksinya dilakukan verifikasi-verifikasi, dan saya yakin justru media mainstream yang akan menjadi rujukan dibanding media sosial."

"Memang media sosial itu cepat, tetapi belum tentu akurat,” katanya.

Rudiantara mengaku, pemerintah sudah menerapkan dua strategi yang dianggap mampu mengeliminir peredaran informasi hoax. Tidak sebatas membatasi akses, dan pemblokiran konten, akan tetapi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga melakukan literasi serta sosialisasi kepada masyarakat. 

“Nanti tanggal 28 Oktober, InsyaAllah ada gerakan semuanya, masyarakat, organisasi, Civil Society Organization (CSO), organisasi keagamaan semuanya membuat gerakan yang namanya siber kreasi, tetapi intinya adalah bagaimana memerangi hoax,” ungkapnya.

Disinggung soal media online, Menteri Komunikasi dan Informatika RI menjelaskan, konten media online mengacu pada Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Tidak hanya itu, Dewan Pers saat ini juga tengah melakukan verifikasi terhadap media online yang banyak bertumbuh di Indonesia.

Menurutnya proses verifikasi itu adalah bentuk proteksi terhadap media online dalam menyuguhkan pemberitaan yang valid, dan faktual. (rri)