Mansyur HS : Anggaran 2018 Hanya untuk Program Masyarakat
PEKANBARU (nusapos.com)- Dalam anggaran pada tahun 2018 mendatang tidak ada yang digunakan untuk pembayaran utang-piutang pemerintah pada pihak ke tiga atau kontraktor, program murni untuk kepentingan masyarakat semua.
"Untuk anggaran murni tahun 2018 masih pendalaman pembahasan antara Komisi dengan OPD terkait masing-masing. Kita pastikan tidak ada untuk pembayaran hutang, hanya dalam bentuk kegiatan semua untuk kepentingan masyarakat," kata seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Mansyur HS di Pekanbaru, Kamis (9/11/2017).
Kata dia, meski demikian, utang Pemprov Riau masih ada yang berkemungkinan dibayarkan pada anggaran perubahan.
Politisi PKS ini menambahkan, untuk anggaran bantuan desa juga ditiadakan karena menemukan banyak masalah, mengingat ada juga program bantuan keuangan (Bankeu).
"Bantuan desa Rp 50 juta itukan saat ini masih banyak masalah, jadi juga kita cut," kata dia.
Kemudian disampaikan juga oleh legislator Dapil Kota Pekanbaru ini, dalam pembahadan APBD 2018 juga ditekankan pada OPD untuk menggali pendapan.
Kata dia, dana bagi hasil sudah tidak bisa diharapkan lagi yang tiap taghunnya terus terjadi penurunan.
"Untuk pendapatan di luar DBH masih banyak yang bisa digali, potensi banyak. Jadi inilah yang harus dioptimalkan," katanya lagi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau sudah menyepakati nota keuangan 2018 sebesar Rp 10,091 triliun.
Untuk anggaran pendapatan di RAPBD 2018 berjumlah sekitar Rp9 triliun, mengalami peningkatan sekitar 1,61 persen dari tahun lalu yang berjumlah sekitar Rp 8,859 triliun.
Defisit anggaran, disampaikan juga akan ditutupi dengan SILPA, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2017.
Editor :Tim NP
Source : mcr