BENGKALIS, NUSAPOS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk & KB) salah satu dinas yang melaksankan program pemerintah dalam melaksanakan dan pembinaan terhadap Masyarakat menjadi keluarga kecil tingkat kampung yang berkualitas, dan pernah dilakukan pembinaan oleh Disdalduk & KB pada tahun 2018 secara intensif,  melaksanakan pembinaan di Kampung KB se-Kabupaten Bengkalis. Bertujuan dengan pembinaan ini bisa meningkatkan kapasitas kader dalam mengelola kelompok kegiatan (Poktan) dengan baik.

Kampung KB itu sendiri adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Program ini pertama kali dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada bulan Januari 2016.

“Jadi Kampung KB ini merupakan gagasan Presiden yang dimaknakan sebagai pembangunan nasional yang berawal dari desa. Kampung KB juga dirancang sebagai upaya membumikan program KB untuk mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dalam mengaktualisasikan 8 fungsi keluarga. 

 Kami hanya sebagai pembinaan ungkap Kepala Disdalduk-KB H. Ismail yang diwakili kepala Advokasi dan pengerakan Resmauli Lumban Gaul, "untuk kemajuan kampung KB tersebut tergantung Desa yang melaksanakannya,  selain sebagai pembina kami dari dinas akan memfasilitasi untuk menuju keberhasilan. Pada tahun 2018 kita telah bina 11 desa namun pada tahun 2019 telah meningkat menjadi 27 desa". 

Untuk menjadi acuan agar kampung KB menjadi berhasil didesa perlu ada kerja sama yang baik dengan pemerintah desa,  salah satu contoh desa bisa menganggar dana operasional terhadap kampung KB, dan ikut mengsosialisasi masyarakat agar paham betul fungsi kampung KB tersebut. Dan kami juga dari Disdalduk-KB pada tahun 2019 bulan yang lalu telah melaksankan Kegiatan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)  Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan (Kes) tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2019.

Adapun tema yang diusung untuk kegiatan IBI-KKBPK-Kes tersebut adalah “Peran IBI dalam Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Anak guna Mewujudkan Keluarga Berkualitas”.

Pencanangan kegiatan IBI-KKBPK-Kes tingkat Kabupaten Bengkalis tahun 2019 tersebut pada saat itu dipusatkan di Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, yang dilaksanakan pada Senin, 4 Maret 2019. Dan saat itu diresmikan oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Selain itu, di tempat yang sama pada saat itu, orang nomor satu di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini juga telah meresmikan Balai Penyuluhan KB. Balai penyuluhan KB ini berfungsi sebagai tempat sarana sosialisasi tentang KB. Bukan sebagai fasilitas kesehatan. Keberadaannya Balai Penyuluhan KB ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar lebih mudah memahami tentang kuantitas dan kualitas keluarga kecil sejahtera.

Dan Kepala Dinas Dalduk juga pernah menyampaikan, selama pelaksanaan Bulan Bhakti Sosial IBI-KKBPK Kesehatan Tingkat Kabupaten Bengkalis, ditargetkan jumlah peserta akseptor Keluarga Berencana (KB) baru sebanyak 4.000 akseptor. "Selama tiga bulan, terhitung dari Maret hingga Mei 2019, kita menargetkan jumlah akseptor baru bertambah menjadi 3.000 hingga 4.000 peserta, terdiri dari alat kontrasepsi pil, suntik, IUD, implan dan Wow,".

Kegiatan pencanangan Bhakti Sosial IBI KKBPK Kes, bertujuan untuk mendorong dan mengajak masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB aktif untuk lebih memilih metode kontrasepsi jangka panjang. Misalnya IUD, implan dan kontap.

Untuk mencapai target angka hingga 4.000 peserta baru, Dinas Dalduk dan KB kabupaten Bengkalis gencar meningkatkan komunikasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tentang pentingnya ikut ber-KB. Saat ini jumlah peserta KB di Kabupaten Bengkalis sudah mendekati angkat 12 ribu peserta. Artinya, selama tiga bulan pencanangan Bhakti Sosial IBI KKBPK Kes, ditargetkan meningkat sekitar 33 persen.

Untuk tahun 2019, kata Ismail  saat itu, pihak Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Bengkalis, memasang target sekitar 80 persen. Tentunya hal itu harus didukung oleh seluruh stakeholder dan partisipasi aktif dari organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Sampai semester pertama atau bulan Juni 2019, Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Bengkalis memasang target jumlah peserta akseptor di Negeri Junjungan mencapai 7.000 peserta. Guna memenuhi target ini, selain menggaet pihak IBI, juga akan menggaet Tim Penggerak PKK, TNI dan Polri.

"Kedepan, akan dilaksanakan pencanangan KB kes dengan TNI, Polri dan TP PKK. Dari kegiatan ini, mudah-mudahan target kita untuk peserta KB baru semakin bertambah," ujar Ismail saat itu.

Sementara itu ketua IBI Kabupaten Bengkalis Sovia Yanti saat itu juga menyatakan siap berperan aktif untuk mencapai target akseptor baru. "Selama tiga bulan pencanangan IBI akan melayani KB secara gratis di tempat pelayanan bidan dengan alat kontrasepsi yang disediakan BKKBN," imbuh yanti.

Dan untuk atau ingin menjadi kampung KB tergolong berhasil Resmauli mengatakan harus mengacu pada sebelas (11) kreteria diantaranya pertama harus adanya PLKB,  PPKBD, sub PPKBD, adanya bidan terlatih (CTU), adanya Regulasi kampung KB tingkat Desa,  adanya pokja kampung KB sesuai 11 aspek,  adanya Sekretariat/posko kampung KB,  adanya Rencana kerja masyarakat,  adanya kelompok kegiatan,  adanya sumber dana APBDes untuk kampung KB,  selanjutnya  akses pendidikan dasar 12 tahun,  memiliki akses fasilitas pelayanan kesehatan dan adanya kometmen sektor lain minimal 5 sektor. Kalau sudah mempunyai kreteria diatas kami akan mengolongkan kampung KB tersebut kampung KB yang berhasil 100%.

Salah satu desa yang hampir mencapai target dari 11 kreteria tersebut yaitu desa Pakning Asal,  Desa baru dari pemekaran Desa sejangat yang telah berani mengakseskan atau mengupdate data atau profil  kampung KB desanya. 

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Jaswir beliau juga kepala desa dari desa tersebut dan merangkap sebagai ketua kampung KB , katanya  kami memang telah mengupdate profil kampung KB desa,  kerena desa kami tergolong telah menjalankan program pemerintah,  dan masyarakatnya memang sudah banyak yang tahu dan paham tentang kegunaan dan mamfaat kampung KB tersebut.

"Sebagai kampung KB atau kampung percontohan kami mengharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih memberikan perhatian yg lebih intensif lagi, Sejauh ini msarakat dan ibu-ibu baik dari BKR, BKL, dan juga BKB sangat aktif dan peningkatan keluarga berencana juga sudah mulai ramai diminati oleh masyarakat, untuk itu kami mengharap kesejahteraan ibu-ibu yang sudah mengikuti semua program KB, baik dari UKM maupun kegiatan kelompok kerja ibu-ibu", ungkapnya.

Ditempat terpisah DPRD Bengkalis H. Azmi Rojali mengapresiasi mengenai program Kampung KB,  Azmi sangat apresiasi terhadap desa Pakning Asal telah menjadi model atau contoh terhadap desa desa lain untuk menunjang program pemerintah tersebut,  kerena kampung KB desa Pakning Asal ini salah satu desa percontohan. Dan menurutnya lagi Dewan sudah sejak awal mendukung program tersebut agar program tersebut dapat diterapkan dibanyak desa. Azmi berharap kepada keluarga muda desa Pakning Asal  agar dapat berpartisipasi untuk mendukung program yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah.

Sementara  Kepala Dinas Dalduk KB,  H. Ismail mengatakan ada tiga poin untuk sukses dalam menjalankan program pemerintah,  "untuk mengsukses program pemerintah ini,  diharapkan desa harus dapat memenuhi 3 poin ini".

Pertama: Desa untuk dapat melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pembinaan dan mendorong agar Institusi Masyarakat Pedesaan seperti PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL, Kelompok KB dan UPPKS lebih berperan aktif dlm upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

Kedua: Membantu sosialisasi khususnya program KB, program KKBPK secara umum untuk meningkatkan kesertaan masyarakat berKB, menurunkan angka kebutuhan ber KB yg belum terpenuhi dan menurunkan angka kelahiran pd ASFR 15-19 (karena pernikahan dini).

Ketiga: Membantu dukungan operasional bagi IMP dalam pembangunan keluarga dengan mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga