Keberhasilan Ibu Megawati Menjadikan Faktor Mendapat Gelar Profesor Kehormatan

Nusapos.com, Jakarta- Jumat akan di gelar sidang senat terbuka Universitas Pertahanan (Unhan) untuk pemberian Gelar profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap kepada Megawati Soekarnoputri (11/6).

Sebelum menggelar senat terbuka, Unhan sudah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati sebagai syarat penerimaan gelar tersebut.

Sebelum Megawati, sudah ada tokoh yang pernah mendapat gelar serupa, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah Presiden ke 6 RI yang pertama meraih gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan. 

Dasar pemberian gelar kehormatan tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 154/E/KP/2013 tentang Guru Besar Tidak Tetap. Pemberian gelar profesor kehormatan menurut surat itu untuk menghargai dan mengakui ilmu yang tumbuh di dalam lingkungan profesi, karier, atau masyarakat.

Apa saja Prestasi Megawati? baca dihalaman selanjutnya...

Apa saja Prestasi Megawati?

Pemberian gelar profesor tersebut juga terkait dengan kepemimpinan Ketua Umum PDIP itu dalam menghadapi krisis multidimensi di era pemerintahannya.

"Unhan RI mencatat keberhasilan Ibu Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia," ujar Amarulla Rektor Unhan Laksamana Madya TNI.

syarat untuk menjadi Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap?

Dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2012, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

- Ayat (1) Seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada perguruan tinggi.

- Ayat (2) Pengangkatan seseorang sebagai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah
mendapat persetujuan senat.

Masih dari Permendikbud tersebut, dalam Pasal 2 disebutkan:

Menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor/ guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Selain itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 154/E/KP/2013 tentang Guru Besar Tidak Tetap. Pemberian gelar profesor kehormatan menurut surat itu untuk menghargai dan mengakui ilmu yang tumbuh di dalam lingkungan profesi, karier, atau masyarakat.

Surat tersebut juga menyebutkan

1. Seseorang yang dicalonkan menjadi guru besar tidak tetap bukan berasal dari kalangan akademisi

2. Mempunyai karya yang sifatnya "tacit knowledge" dan berpotensi dikembangkan menjadi "explicit knowledge" di perguruan tinggi serta berguna bagi kesejahteraan manusia

3. Diajukan oleh perguruan tinggi setelah rapat senat perguruan tinggi kepada menteri dengan melampirkan karya-karya yang bersangkutan.