Bupati Kasmarni Tegaskan Komitmen Lawan Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Ilegal di Riau

PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perlindungan terhadap pekerja migran melalui partisipasi aktif dalam agenda deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama pencegahan TPPO dan penempatan ilegal pekerja migran. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025, di Aula Polda Riau.

Bupati Bengkalis Kasmarni hadir langsung dan bergabung bersama sejumlah pimpinan daerah serta aparat penegak hukum, termasuk Kapolda Riau Irjen Pol Herry Herjawan, Pj Sekda Provinsi Riau M. Job Kurniawan, dan perwakilan dari Kejati, BIN, serta unsur Forkopimda dari kabupaten/kota se-Riau.

Dalam sambutannya, Kasmarni menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk secara aktif mendukung langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti pedesaan dan daerah pesisir.

“Kami sangat mendukung adanya sinergi lintas sektor untuk memastikan masyarakat, khususnya di desa-desa, terlindungi dari bahaya penempatan ilegal dan praktik eksploitasi tenaga kerja,” tegas Bupati Kasmarni.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, terutama kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, atas langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, termasuk rencana pendirian pos pengawasan di wilayah-wilayah dengan potensi TPPO yang tinggi.

"Ini adalah langkah maju dalam melindungi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Pak Menteri atas perhatian dan kebijakan proaktifnya untuk daerah-daerah seperti Bengkalis," ujar Kasmarni, yang juga menyandang gelar adat Kanjeng Mas Tumenggung Kasmarni Purbaningtyas.

Menteri Abdul Kadir Karding dalam arahannya menyoroti maraknya praktik perdagangan manusia yang kerap dilakukan oleh sindikat dengan modus yang sangat merugikan para calon pekerja migran. Ia secara khusus memuji kinerja Polda Riau sebagai salah satu institusi yang dinilai berhasil mengungkap jaringan besar perdagangan orang.

“Ini pertama kali saya melihat Polda bergerak masif memberantas sindikat TPPO. Saya minta kepada Kapolda agar pelaku utamanya dihukum seberat-beratnya,” tegas Menteri Abdul Kadir.

Ia menambahkan bahwa ke depannya, Kementerian P2MI akan terus menguatkan pengawasan di daerah perbatasan dan titik-titik keberangkatan, termasuk di Riau yang menjadi salah satu wilayah strategis.

Dengan penandatanganan komitmen ini, seluruh stakeholder diharapkan saling bersinergi untuk menghentikan rantai praktik perdagangan orang. Upaya ini melibatkan Pemerintah Pusat, daerah, aparat hukum, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Delegasi dari Kabupaten Bengkalis turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan, sejumlah kepala dinas seperti Kadisnakertrans Salman Alfarisi, Kadis P3A Emilda Susanti, Kadis Kominfotik Suwarto, serta tokoh-tokoh strategis seperti Tenaga Ahli Bupati Suparjo dan Yuhelmi.

Momentum ini menandai babak baru dalam penguatan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari ancaman perdagangan manusia serta penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan akan terus meningkatkan koordinasi dan pengawasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan legal bagi seluruh warganya.(Jusriyal/infotorial)