Pj Sekda Siak Ikuti Rapat Nasional Bahas Sekolah Rakyat dan Pengendalian Inflasi

Siak – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Siak, Fauzi Asni, bersama Kepala Dinas Sosial Wan Idris, mengikuti rapat koordinasi nasional terkait pengendalian inflasi tahun 2025 yang dirangkai dengan sosialisasi Program Sekolah Rakyat. Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Pucuk Rebung, Kantor Bupati Siak, pada Senin (21/4/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan dihadiri oleh jajaran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dari seluruh penjuru Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo dalam rangka menciptakan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan inklusif kepada masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi, terutama yang berasal dari lapisan paling bawah,” jelas Tito.

Ia menambahkan bahwa pendidikan merupakan jalan utama dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, program ini diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga miskin agar bisa menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat, dan kelak memperoleh pekerjaan yang layak.

Konsep Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama yang menggabungkan pendidikan formal dan pembentukan karakter. Program ini menyasar anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2 (20 persen penduduk termiskin) dengan proses seleksi melalui tes kesehatan dan verifikasi data. Orang tua siswa pun harus menandatangani surat pernyataan pendampingan sebagai bentuk komitmen bersama.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa hingga April 2025, sebanyak 356 lokasi telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Untuk tahap awal, pemerintah akan membangun 200 sekolah dengan prioritas pada daerah yang siap lahan dan memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Dari jumlah itu, 53 titik telah disurvei dan sedang dalam tahap perencanaan. Tahun ajaran 2025/2026 ditargetkan sudah mulai menerima siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan kapasitas minimal 1.000 peserta per sekolah.

Setiap Sekolah Rakyat akan berdiri di atas lahan seluas 6 hingga 7 hektare dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti ruang belajar, asrama, lapangan olahraga, dan rumah untuk tenaga pendidik. Penyebaran lokasi sekolah meliputi 10 titik di Sumatera, 3 di Kalimantan, 8 di Sulawesi, serta masing-masing 1 hingga 3 titik di Papua, Maluku, Bali-Nusra, dan Jawa sebanyak 26 titik.

Tito menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini, termasuk penyediaan lahan yang bebas masalah, kesiapan tenaga pengajar, dan sinergi antar instansi. Ia juga mengingatkan agar usulan dari daerah tidak hanya bersifat administratif, namun benar-benar siap dari sisi teknis dan lapangan.

Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional agar semua bentuk bantuan sosial dan pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat, benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

“Kita harus mengandalkan data yang terverifikasi agar penyaluran program tepat sasaran, terutama untuk kelompok miskin ekstrem,” tegas Tito.

Untuk meningkatkan motivasi, Tito juga mewacanakan pemberian penghargaan bagi daerah yang menunjukkan hasil signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara berkala setiap enam bulan.

Menanggapi program tersebut, Pj Sekda Siak, Fauzi Asni menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh dari Pemkab Siak.

“Ini program yang sangat mulia. Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga prasejahtera akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa biaya,” ujarnya singkat.(inf)