Pemerintah Gandeng Facebook, Google dan Twitter untuk Lawan Berita Hoax
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku telah menerima banyak aduan terkait maraknya berita hoax di dunia maya yang meresahkan masyarakat. Terkait hal itu, Kemenkominfo menjalin kerjasama dengan Facebook, Google dan Twitter untuk memblokir konten negatif termasuk hoax di situs internet termasuk sosial media.
Sekretaris Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Maryam F Bharata, mengungkapkan, telah memberikan rekomendasi kepada tiga penyedia jasa layanan internet besar tersebut untuk menyaring dan memblokir konten negatif atau hoax yang dianggap meresahkan. Pemerintah dalam hal ini diakui Maryam tidak memiliki kewenangan untuk pemblokiran konten.
“Dari aduan masyarakat atau lembaga yang meminta pemblokiran atas konten negatif dan hoax, kami masukkan dalam trust positive kepada operator untuk melakukan penutupan. Operator juga akan meneruskannya ke Google, karena operator tidak punya kewenangan menutup,” jelas Maryam dalam Dialog Pro3 RRI dengan topik Membentengi Hoax di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengungkapkan, tidak hanya meresahkan masyarakat, berita hoax di media sosial juga bepotensi membahayakan poduk jurnalistik bila tidak disikapi secara bijak. Media konvensional bahkan bisa tergoda untuk mengangkat berita hoax sebagai bahan berita.
“Contohnya hoax tentang tenaga kerja asing yang sempat marak dan kemudian diangkat oleh media konvensional. Itu merepotkan Pemerintah.,” kata Yosep.
Maraknya berita hoax di dunia maya juga disebabkan dari semakin meningkatnya jumlah media online. Data yang dimiliki Dewan Pers menyebutkan, dari 43.400 media online baru 163 media online yang terdaftar di dewan Pers. Oleh sebab itu Dewan pers mendorong perusahaan media untuk melakukan verifikasi.
“Semua pihak harus berperan melawan hoax, adanya gerakan anti hoax dari masyarakat juga efektif untuk menyaring berita yang meresahkan di dunia maya,” pungkasnya. (*)
