Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman mengatakan kualitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tahun meningkat kendati peningkatannya belum optimal. Diakui tantangan yang akan di hadapi oleh ASN diera digital dan IT, sangat berat.
“Harus jujur setiap tahun ada peningkatan ASN tetapi tantangan di era digitalisasi maka sangat berat. Ekspetasi masyarakat untuk pelayanan publik yang baik sangat besar. Jadi peningkatan ASN harus ditingkatkan lagi sesuai dengan ekspetasi masyarakat. Ada peningkatan namun belum optimal,” kata Herman Suryatman, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Kamis (11/5/2017).
Daya saing Indonesia merosot dari peringkat ke-37 tahun lalu menjadi peringkat ke-41 tahun ini dari 138 negara. Salah satu penyebab rendahnya daya saing Indonesia adalah birokrasi yang tidak efisien sehingga menjadi tugas pemerintah untuk merampingkan birokrasi sehingga menjadi efisien. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas ASN bukan semata tugas dari Kementerian PAN & RB. Pihak-pihak terkait termasuk pembina ASN seperti bupati dan wali kota juga harus berperan. Disinggung mengenai sepak terjang Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk meningkatkan daya saing ASN Indonesia, Herman mengatakan peran BKN selama ini sangat penting.
“Peran BKN bagus dan penting. Tentu semua memahami peran BKN selaku kepegawaian yang bertanggung jawab untuk managemen. Kami di kementerian berperan merumuskan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Untuk teknis di BKN. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, ada pembagian tugas antaran Kementerian dengan BKN. Kami merumuskan kebijakan sementara manajemen ASN di BKN,” terangnya. (rri)