Pertemuan Menlu RI dengan Aung San Suu Kyi Diharapkan jadi Kedamaian untuk Rohingya

Jakarta : Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana berharap pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi menjadi jawaban terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat atas krisis etnis muslim Rohingya di Myanmar.



"Semoga ibu menlu dapat mempengaruhi dengan kebijakannya bahwa dunia mengecam krisis yang terjadi ini, kekhawatiran dunia ini harus menjadi amunisi bagi bu menlu. Semoga Myanmar dapat membuka hatinya dan mempertimbangkan ini baik-baik," kata Hikmahanto dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta, Senin (4/9/2017).



Hikmahanto menambahkan tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar sudah menuju ke pembersihan etnis tertentu yaitu dalam hal ini Muslim Rohingya. Untuk itu Hikmahanto berharap masyarakat internasional dapat menyuarakan pilihannya dan menentang segala kejahatan manusia yang terjadi di Rakhine Myanmar.



"Ada dalam konsep hukum internasional disebut "responsibility to protect are to be" kewajiban bagi masyarakat internasional untuk memastikan agar tidak akan terjadi lagi tindakan seperti genosida dan sebagainya, kalau teerjadi lagi dunia akan beraksi."



"Organisasi regional dalam hal ini Asean akan bertindak, bahwa yang terjadi di Myanmar adalah kejahatan internasional karena etnis Rohingya tidak diakui oleh Myanmar. Kita harus tegas kalau Myanmar tidak menghentikan aksinya, maka embargo ekonomi terhadap Myanmar akan dijalankan oleh negara Asean. Jika gak mau lagi berubah, dunia akan menggunakan kekerasan terhadap pemerintah Myanmar seperti yang terlah terjadi di Afrika dulu yaitu suku Tutsi," terangnya.



Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi telah tiba di Myanmar tengah malam ini. Retno dikirim oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Myanmar untuk meminta agar aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine dihentikan.



Sejauh ini dilaporkan sekitar 58.600 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, demi menghindari konflik yang kembali pecah di Rakhine, sejak pekan lalu. Konflik itu dipicu bentrokan militer Myanmar dengan militan lokal yang bernama Pasukan Penyelamat Arakan Rohingya (ARSA). (NP/rri)