FWL Dukung KPK Usut Anggaran Fiktif di DPRD Riau

Salah satunya adalah anggaran untuk biaya tenaga keamanan atau sekuriti di DPRD Riau. Sementara, pada tahun 2017 ini, anggaran keamanan untuk DPRD Riau mencapai Rp5,6 miliar.
Kepada wartawan, Sekretaris DPRD Rau Kaharuddin mengakui aggaran untuk tenaga keamanan selama ini hanya seperti bungkus saja. Sementara tenaga kerjanya tidak ada.
"Bukan hanya 2014 dan 2015, sampai tahun kemarin masih seperti itu, pengamanan kantor hanya sebagai bungkus, tapi sebenarnya untuk honor operator," jelas Sekwan Kaharuddin.
Kaharuddin mengatakan, kegiatan yang disamarkan seperti itu sebenarnya memang melanggar aturan. Namun ia sendiri tidak tahu bagaimana hal tersebut terjadi, karena pada saat itu dirinya belum menjabat sebagai Sekwan DPRD Riau.
"Secara aturan itu tidak diperbolehkan. Makanya ketika sampai di sini, kami kemudian mengubah sesuai dengan aturan. Untuk tahun 2017, itu sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah sebagaimana mestinya," tuturnya seperti dilansir goriau.com.
Menanggapi hal ini, FWL Riau mendukung upaya LSM Koalisi Indonesia Bersih (KIB) yang meminta Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) mengusut anggaran fiktif tersebut.
"Kita mendukung upaya LSM KIB dan FITRA Rau yang menyatakan agar KPK mengusut anggaran fiktif tenaga keamanan selama ini. Untuk anggaran 2017 Rp5,6 miliar, ini juga perlu diusut dan diawasi. Karena tidak wajar dibanding dengan anggaran serupa di DPR RI yang hanya 1,5 miliar setahun," kata Sekretaris FWL Riau Surya Koto, Jumat (3/3/2017).
Sementara itu sejumlah anggota DPRD Riau saat dihubungi wartawan tidak memberikan jawaban atas anggaran fiktif yang lama terjadi di lembaga wakil rakyat tersebut. (piramidnews)