KPK Tak Pertimbangkan Dampak Politik akibat Kasus E-KTP
Jakarta-Sidang perdana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (kasus korupsi e-KTP) pada 2011-2012 akan dilangsungkan besok, Kamis (9/3/2017).
Diduga, ada sejumlah nama yang disebut dalam dakwaan, dan akan terungkap dalam fakta persidangan.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK akan tetap berpegangan pada proses hukum. KPK, lanjut dia, tidak mempertimbangkan dampak politik atau serangan balik dari pihak tertentu terkait sejumlah nama yang ada di dakwaan.
"Untuk dampak politik, kami tentu tidak menghitung itu. Karena fokus KPK adalah menangani kasus di jalur hukum," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Febri menyebutkan, dalam persidangan KPK akan menguraikan kronologi skandal yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun, termasuk peran sejumlah nama dalam dakwaan.
Namun, lanjut Febri, tidak semua nama yang disebut merupakan pelaku korupsi dalam kasus e-KTP.
"Tentu tidak terhindarkan penyebutan nama pihak tertentu dan perannya masing-masing. Meskipun belum tentu semuanya merupakan pelaku dalam perkara ini," ucap Febri.
Secara umum, dua orang terdakwa, Irman dan Sugiharto diduga bersama-sama dengan pihak lain dalam melakukan dugaan korupsi. Pihak lain tersebut, lanjut Febri, bisa berasal dari kementerian maupun legislatif.
"Kami urai juga ada pertemuan dengan pihak tertentu yang bahas proyek e-KTP meskipun belum masuk pembahasan formal. Kami berjalan di jalur hukum dan ekses politik dan segala macam itu kami harap patuh dan tempatkan hukum pada posisi pertama," ujar Febri.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.
Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya telah menyebutkan, ada nama-nama besar yang akan diungkap pada sidang perdana yang bakal digelar Kamis (9/3/2017) mendatang. KPK pun berharap tidak ada guncangan politik setelah sidang perdana digelar.
Selama penyidikan kasus ini, setidaknya ada 23 anggota DPR yang dipanggil untuk diperiksa. Dari jumlah tersebut, hanya 15 anggota DPR yang memenuhi panggilan penyidik KPK.(kompas)
