Wabup Bagus Santoso Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel melalui SAKIP dan RPJMD

PEKANBARU — Wakil Bupati Bengkalis, H. Bagus Santoso, menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Hal ini ia sampaikan saat membuka kegiatan asistensi penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Sabtu (26/7/2025), di salah satu hotel di Pekanbaru.

Kegiatan ini menghadirkan jajaran pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Bengkalis serta tim asistensi dari Kementerian PAN-RB. Dalam sambutannya, Wabup Bagus menekankan bahwa SAKIP dan RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan panduan kerja utama yang menentukan efektivitas kinerja pemerintahan.

“Dua instrumen ini harus diinternalisasi oleh seluruh perangkat daerah. Kita tidak boleh hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tapi benar-benar menjadikannya acuan dalam bekerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Wabup.

Ia juga menyoroti urgensi percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang selaras dengan visi Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera.

Lebih lanjut, Bagus Santoso mengapresiasi pencapaian Kabupaten Bengkalis yang pada tahun 2024 berhasil meraih predikat BB dalam penilaian SAKIP — satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mencapai prestasi tersebut. Sebelumnya, nilai SAKIP Bengkalis meningkat secara bertahap dari 66,26 pada tahun 2020 menjadi 68,05 pada tahun 2023, seluruhnya dalam kategori B.

“Pencapaian predikat BB adalah hasil dari kerja keras kita semua. Tapi jangan cepat puas. Ini bukan titik akhir, melainkan awal dari target yang lebih tinggi lagi,” tegasnya.

Ia juga membeberkan komponen nilai evaluasi tahun 2024, yang meliputi perencanaan kinerja (24,27), pengukuran kinerja (18,78), pelaporan (10,88), serta evaluasi internal (16,21), yang secara keseluruhan mendongkrak posisi Bengkalis dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Menurut Wabup, tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan keberhasilan tersebut sebagai energi baru untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kita harus punya kesadaran kolektif untuk terus berbenah. Jika perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan berjalan dalam satu sistem yang solid, maka hasilnya akan terasa nyata di tengah masyarakat,” tambahnya.

Wabup juga berharap kegiatan asistensi ini tidak hanya sebatas transfer ilmu, tetapi mampu membangun pemahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan perencanaan daerah yang efektif, efisien, dan berdampak langsung.

“RPJMD bukan sekadar rencana di atas kertas. Dokumen ini harus menjadi kompas pembangunan daerah yang disusun dengan matang, realistis, dan mencerminkan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Hadir dalam acara ini, Asisten Deputi Kemenpan-RB, Akhmad Hasmy, secara daring melalui Zoom Meeting, serta Ketua Tim Tenaga Ahli Penyusunan RPJMD Bengkalis 2025-2029 Dr. Ing. Syawal Satibi.

Turut hadir juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Toharuddin, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Bengkalis.

Dengan semangat kolektif dan arah pembangunan yang terukur, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertekad terus meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.(Jusriyal/infotorial)