Gagal Sampaikan Petisi ke Jokowi, Buruh Migran di Hongkong Gelar Aksi Protes
Buruh Migran Indonesia (BMI) di Hongkong akan menggelar aksi protes setelah gagal menyampaikan langsung petisi yang berisi tuntutan BMI dalam kesempatan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo di Hongkong, Minggu (30/4/2017).
Aksi protes akan dilakukan persimpangan High Court, Admiralty, Senin (1/5/2017), pukul 8 -10 pagi waktu setempat, tidak jauh dari Hotel Conrad, tempat dimana Presiden menginap. Ratusan buruh migran dipastikan akan turun dalam aksi tersebut.
Ketua Aliansi Migran Internasional, Eni Lestari, mengungkapkan, 71 organisasi BMI dari Hongkong, Taiwan, Macau, Singapore, Timur Tengah dan Indonesia telah menyusun tuntutan bersama dengan harapan dapat diserahkan langsung kepada Presiden Jokowi.
Namun upaya untuk menemui Presiden secara langsung gagal karena ketatnya pengamanan.“Ketika Presiden membuka kesempatan, saya dan Muthi Hidayati (Juru Bicara JBMI) berusaha kedepan untuk menyerahkan petisi tapi dihalangi Paspampres. Petisi langsung diambil begitu saja. Kami ngotot ingin menyerahkan langsung, tapi dia juga ngotot tidak memperbolehkan,” jelas Eni kepada RRI.
Kekecewaan buruh migran juga disebabkan atas hasil pertemuan mereka dengan Presiden yang dianggap tidak membahas persoalan-persolan BMI secara memadai.
BMI berharap Presiden Joko Widodo dapat mendengar langsung suara dari kaum buruh terkait permasalahan yang mereka alami dan sekaligus memberikan masukan untuk perlindungan nasib buruh migran indonesia diluar negeri.
"Kami sangat kecewa. Kami berharap Pak Jokowi dapat memperhatikan buruh migran dan organisasi buruh migran untuk menerima masukan perubahan apa yang kami harapkan," pungkasnya. (*)
Aksi protes akan dilakukan persimpangan High Court, Admiralty, Senin (1/5/2017), pukul 8 -10 pagi waktu setempat, tidak jauh dari Hotel Conrad, tempat dimana Presiden menginap. Ratusan buruh migran dipastikan akan turun dalam aksi tersebut.
Ketua Aliansi Migran Internasional, Eni Lestari, mengungkapkan, 71 organisasi BMI dari Hongkong, Taiwan, Macau, Singapore, Timur Tengah dan Indonesia telah menyusun tuntutan bersama dengan harapan dapat diserahkan langsung kepada Presiden Jokowi.
Namun upaya untuk menemui Presiden secara langsung gagal karena ketatnya pengamanan.“Ketika Presiden membuka kesempatan, saya dan Muthi Hidayati (Juru Bicara JBMI) berusaha kedepan untuk menyerahkan petisi tapi dihalangi Paspampres. Petisi langsung diambil begitu saja. Kami ngotot ingin menyerahkan langsung, tapi dia juga ngotot tidak memperbolehkan,” jelas Eni kepada RRI.
Kekecewaan buruh migran juga disebabkan atas hasil pertemuan mereka dengan Presiden yang dianggap tidak membahas persoalan-persolan BMI secara memadai.
BMI berharap Presiden Joko Widodo dapat mendengar langsung suara dari kaum buruh terkait permasalahan yang mereka alami dan sekaligus memberikan masukan untuk perlindungan nasib buruh migran indonesia diluar negeri.
"Kami sangat kecewa. Kami berharap Pak Jokowi dapat memperhatikan buruh migran dan organisasi buruh migran untuk menerima masukan perubahan apa yang kami harapkan," pungkasnya. (*)
