Fraksi DPRD Rokan Hilir Paparkan Pandangan Umum atas Ranperda APBD 2025

Rokan Hilir – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, pada Kamis (16/01/2025).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil, Ilhami, S.Tr, serta didampingi oleh para wakil ketua yaitu Maston, Imam Suroso, dan Basiran Nur Effendi. Hadir pula dalam sidang tersebut Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal, Sekwan DPRD Sarman Syahroni, ketua-ketua fraksi dan komisi, anggota dewan, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Ilhami menyampaikan bahwa dalam rapat sebelumnya, Bupati Rokan Hilir telah menyampaikan nota keuangan mengenai Ranperda APBD 2025. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,32 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,37 triliun.

Mengacu pada pasal 15 Peraturan DPRD Rohil No. 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, rapat kali ini difokuskan pada penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda tersebut.

Sebanyak delapan fraksi memberikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan APBD tahun 2025, berikut ringkasan pandangan mereka:

Fraksi Golkar menekankan perlunya eksplorasi sumber pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Mereka berharap Pemda menyusun program prioritas yang mampu menghasilkan retribusi tambahan demi memperkuat pendapatan asli daerah. Fraksi ini juga menegaskan pentingnya APBD mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Fraksi PDIP meminta penjabaran lebih rinci terhadap belanja daerah sebesar Rp 2,37 triliun yang telah diajukan. Mereka mengingatkan agar seluruh program yang dirancang fokus pada pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Fraksi ini juga mendorong Pemda agar menyelesaikan tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan di tahun 2024.

Fraksi Demokrat menyambut baik rancangan APBD 2025 meskipun masih terdapat potensi defisit. Mereka meminta agar pembahasan dilakukan lebih mendalam dan menyeluruh, terutama terkait alokasi belanja untuk infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, mereka menyoroti masalah keadilan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir dan keterlambatan pembayaran gaji honorer bulan Desember 2024.

Fraksi NasDem menginginkan agar alokasi anggaran infrastruktur mencapai minimal 60% dari total belanja APBD. Mereka juga meminta perhatian terhadap pembiayaan layanan dasar seperti BPJS dan tunjangan ASN. Pemerintah diminta menyiapkan dokumen pendukung APBD secara lengkap, termasuk data pegawai dan aset daerah.

Fraksi PKS mendorong Pemda untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa dalam dan luar negeri guna meningkatkan kualitas SDM daerah. Mereka menekankan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib difasilitasi negara, termasuk melalui penganggaran program UHC. Infrastruktur yang baik juga dianggap penting untuk mendukung mobilitas dan ekonomi daerah.

Fraksi PKB menyoroti perlunya peningkatan PAD dari sektor-sektor yang belum tergarap seperti perikanan, pertanian, dan pajak daerah. Mereka mendesak agar pembangunan merata di seluruh kecamatan dan Pemda tetap konsisten terhadap RPJMD serta menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dan tenaga honorer.

Fraksi GSIR meminta perhatian terhadap pemerataan pembangunan yang selama ini dinilai belum merata di seluruh wilayah Rohil. Mereka mengingatkan pemerintah agar penyusunan APBD 2025 berpedoman pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 serta pedoman dari Kementerian Dalam Negeri agar tidak menimbulkan cacat hukum.

Fraksi Gabungan Indonesia Maju menekankan pentingnya peningkatan pendapatan daerah sebagai dasar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Mereka mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah daerah dan semua elemen, serta profesionalisme dalam pelaksanaan program pembangunan.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, agenda rapat berikutnya adalah mendengarkan tanggapan resmi dari pemerintah daerah atas seluruh masukan dan kritik yang disampaikan oleh DPRD Rohil.