DPRD Rohil Gelar Rapat Kerja Bahas LKPJ Bupati 2023
Rokan Hilir- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir melalui Tim Badan Anggaran (Banggar) mengadakan rapat kerja bersama tim penyusun Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil, Maston, ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Rohil.
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas visi daerah menuju Rokan Hilir yang maju, religius, berbasis infrastruktur, dan perekonomian yang andal. Fokus utamanya adalah memajukan sektor ekonomi kerakyatan yang memanfaatkan potensi dan kearifan lokal.
"Pansus DPRD bersama sejumlah OPD melaksanakan rapat sekaligus ekspos LKPJ Bupati tahun 2023. Ini dasar pelaksanaan visi daerah menuju Rohil yang maju religius berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal, memajukan sektor yang berbasis ekonomi kerakyatan yang isinya potensi dan kearifan lokal," kata Ketua DPRD Rohil Maston usai memimpin rapat.
Dalam ekspos yang disampaikan oleh tim penyusun LKPJ, terungkap adanya kenaikan angka kemiskinan di Rokan Hilir sebesar 7 persen berdasarkan penelusuran dari Badan Pusat Statistik (BPS) Rokan Hilir.
"Tadi data dari BPS yang dijabarkan oleh tim penyusun itu terlihat kemiskinannya naik sekitar 7 persen. Namun, kita belum bisa memastikan apakah kenaikan angka kemiskinan itu dipicu tidak selarasnya program OPD di sektor ekonomi," ujar Maston.
Menanggapi hal ini, Tim Banggar DPRD Rohil bersama tim penyusun LKPJ pemerintah daerah akan kembali mengagendakan rapat kerja. DPRD Rohil meminta agar tim penyusun LKPJ memaparkan sejauh mana keberpihakan pemerintah di sektor perekonomian.
"Seharusnya tim penyusun memahami apa isi terkandung dalam visi misi pemerintah daerah khususnya di sektor perekonomian. Minggu depan kita minta OPD itu memaparkan program mereka yang diselaraskan dengan anggaran terkait pengembangan ekonomi, ini lah yang mau kita lihat nanti," pintanya.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi DPRD Rohil untuk memastikan bahwa program-program pemerintah daerah benar-benar berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan dan memajukan perekonomian rakyat.
Editor :Tim NP