Mendagri Terbitkan Instruksi Terkait Pembatasan Baru, Khususnya di 7 Provinsi ini...

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (  Mendagri ) Tito Karnavian memerintahkan para gubernur dan bupati/walikota terkait peraturan pembatasan kegiatan rakyat yang telah disampaikan pemerintah kemarin.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya daerah mana saja kena pembatasan baru...

Instruksi ini dikhususkan ditujukan kepada Kepala daerah di 7 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa-Timur dan Bali .

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini diteken Tito pada Rabu (6/1/2021) dan diumumkan  hari ini, Kamis (7/1/2021). Selain gubernur, intruksi ini juga diarahkan terkhusus pada bupati/walikota di sebagian wilayah di Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bandung Raya; Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan; Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Rayam Surakarta dan sekitarnya; Daerah Istimewa Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo; Jawa Timur: Surabaya Raya dan Malang Raya; dan terakhir Bali: Kota Denpasar dan sekitarnya.

"(Instruksi-red) mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19," bunyi diktum kesatu Intruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 itu.

Diktum kedua huruf a, Mendagri mengharapkan para kepala daerah yang disebutkan di diktum kesatu menggalakan peraturan pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen di mana pekerja yang WFO harus memperketat protokol kesehatannya. Diktum kedua huruf b, kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui daring atau online.

Diktum kedua huruf c, sektor esensial terkait kebutuhan pokok tetap dapat beroperasi 100 persen dengan aturan jam kerja, kapasitas ruangan dan mengetatkan penerapan protokol kesehatan. Diktum kedua huruf d, para kepala daerah diperintahkan membatasi masyarakat yang diner in di restoran berjumlah 25 persen dari daya tampung restoran dan layanan pesan antar berlaku normal mengikuti jam close restoran; kemudian pembatasan jam operasi pusat perbelanjaan serta mal hingga malam pukul 19.00 WIB.

Diktum kedua huruf e, mengarahkan aktivitas konstruksi untuk tetap beroperasi, lagi-lagi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Diktum kedua huruf f adalah menyarankan ibadah di rumah ibadah dengan pembatasan jumlah jemaah 50 persen dari kapasitas rumah ibadah.