Buruan Daftar! Ibu Hamil dan Balita Dapat BLT PKH Total Rp6 Juta, ini Syaratnya..

NUSAPOS- Bantuan sosial dari kementrian berupa bantuan langsung tunai ( BLT ) pada tahun ini, juga meliputi ibu hamil dan dbalita yang dapat penerima manfaat.

Ibu hamil dan balita dapat menerima Rp6 juta total BLT , yang didistribusikan dalam Program Keluarga Harapan ( PKH ) Kementerian Sosial.

Rinciannya, BLT ibu hamil Rp3 juta dan BLT balita usia 0-6 tahun senilai Rp3 juta,  yang diserahkan dalam setahun yang terdiri daei 4 termin pencairan awal mulai Januari, April, Juli, dan terakhir Oktober.

BLT bisa diklaim di Bank BUMN yang telah ditetapkan pemerintah yaitu BRI, Mandiri, BNI dan BTN.

Dalam pendistribusiannya Menteri Sosial Tri Rismaharini menggandeng KPK untuk ikut mengawasi kementeriannya dalam memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi basis data pemberian bantuan sosial (bansos).

"Ke depan saya terus terang berkirim surat ke KPK, kemudian Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Universitas Indonesia untuk membantu kami dalam proses langkah yang akan kami laksanakan untuk memperbaiki permasalahan yang harus diselesaikan," kata Risma di Gedung KPK, Jakarta, sebagaimana nusapos.com kutip dari Antara.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo, 4 januari lalu meluncurkan tiga bansos yang pagu dananya dikelola oleh Kemensos, antara lain PKH, Program Sembako, dan Program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Pada tahun 2021 , sesuai dengan alokasi anggaran Kemensos, perincian tiga program bantuan sosial adalah:

1. PKH dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp28,7 triliun.

2. Kartu Sembako dengan target pertama 18,8 juta keluarga dan anggaran Rp45,12 triliun.

3. Bansos Tunai dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp12 triliun yang seluruhnya akan distribusikan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Penerima manfaat BLT Rp6 juta ini, harus memenuhi elemen di antaranya ibu hamil dan balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, berdasarkan informasi dalam situs resmi PKH Kemensos.

"Kenapa peluncuran bantuan pada minggu pertama (Januari 2021)? Supaya kalau ternyata tadi ada warga yang tidak bankable atau tidak biasa menggunakan bank, kami masih punya 3 minggu untuk evaluasi," ucap Risma.

apa saja syaratnya? simak halaman selanjutnya..

Wajib foto wajah selain tanda tangan

Penyerahan PKH dan Kartu Sembako dilaksanakan oleh bank milik negara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN, sementara pendistribusian bansos tunai akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang akan delivery ke alamat masing-masing keluarga.

"Kami minta foto wajah karena kalau hanya minta tanda tangan takutnya tidak terkoneksi dengan data kependudukan. Kami juga minta sidik jari supaya connect dengan data kependudukan jadi itu untuk mengawal supaya penerima itu betul," tutur Risma.

Mencairkan BLT ibu hamil dan balita ini, ada rangkaian sejumlah syarat yang harus dilampirkan, sebagaimana dilansir Warta Pontianak.

1. Ibu hamil wajib harus memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

2. Apabila tidak memiliki KPS, bisa mengajukan permohonan kepada RT/RW lalu diserahkan ke kelurahan. 

3. Apabila yang bersangkutan benar layak mendapatkan dana bantuan maka Kepala Desa akan menyerahkan laporan ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Setelah elemen tersebut terpenuhi, yang bersangkutan bisa menerima kartu PKH dan menerima haknya sesuai ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah.

Setelah mendapatkan bantuan ada regulasi yang wajib dipenuhi di antaranya;

Selama persalinan, wajib melakukan cekup kehamilan di fasilitas kesehatan selama 4 kali, yakni pada usia kehamilan 0-3 bulan, usia 4-6 bulan dan dua kali di usia kehamilan 7-9 bulan.

Pada waktu pemeriksaan ibu hamil akan menerima suplemen vitamin untuk menjaga kesehatan Bunda dan bayi kandungan.

Apabila ibu dalam proses persalinan wajib memperoleh pertolongan di fasilitas kesehatan.

Di masa nifas Bunda juga wajib melaksanakan pemeriksaan hingga mendapatkan layanan KB pasca persalinan. Setidaknya 3 kali pada minggu pertama, keempat dan keenam setelah Bunda melahirkan.

Sebagai informasi, kewajiban tersebut wajib dipenuhi bagi ibu hamil yang mendapatkan fasilitas PKH. Lantas apa saja syarat mendaftar bantuan PKH? 

ini syaratnya... baca dihalaman selanjutnya...

Syarat Daftar PKH

1. Warga miskin/rentan miskin.

2. Bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri.

3. Pastikan Anda masuk dalam kategori keluarga kurang mampu, keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun.

Untuk calon peserta PKH wajib mendaftar menjadi peserta DTKS. Caranya, yakni sebagai berikut:

Cara Daftar Peserta DTKS

1. Tidak ada pendaftaran secara online. Lakukan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada aparat pemerintah daerah setempat seperti RT/RW atau ke Kantor Kelurahan/Desa.

2. Setelah mendaftar, nantinya akan menerima surat pemberitahuan berisi petunjuk pendaftaran di tempat yang telah ditetapkan.

3. Setelah itu, Anda melampirkan data pelengkap seperti KTP, NIK, Kartu Keluarga (KK), dan Kode Unik Keluarga dalam Data Terpadu.

4. Data yang telah dipenuhi, akan diproses oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), kantor kelurahan, dan kantor Walikota/Kabupaten.

5. Setelah berhasil diverifikasi, nantinya akan dapat akun rekening bank, dan akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

6. Pengecekan kepesertaan DTKS, bisa dilihat di laman https://dtks.kemensos.go.id/, atau melalui aplikasi SIKS-Dataku.

7. Jika sudah berhasil menjadi peserta PKH, dan berhak menerima bantuan untuk ibu hamil dan anak usia dini, peserta bisa melakukan pencairan dana PKH (transfer dan tarik tunai) di e-warong/Agen Bank/ATM yang sudah ditentukan.

Layanan Pengaduan

Jika terdapat permasalahan dalam penerimaan BLT, dapat menghubungi via email ke bansoscovid19@kemsos.go.id.

Bisa juga melalui Whatsapp ke nomor 0811-1022-210. Layanan Whatsapp ini tidak menerima layanan telepon. Anda bisa kirimkan pesan dengan format: Nama lengkap (spasi) Nomor KTP (spasi) Alamat Lengkap (spasi) Aduan.***