Rapat Paripurna DPRD Rohil: Bupati Rohil Tanggapi Pandangan Fraksi Terkait Ranperda APBD 2025

Bagansiapiapi – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Rohil mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna yang digelar Kamis malam, 16 Januari 2025, di ruang sidang utama Gedung DPRD Rohil, Jalan Lintas Pesisir Batu Enam.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil Ilhami, didampingi Wakil Ketua I Maston, Wakil Ketua II Imam Suroso, dan Wakil Ketua III Basiran Nur Effendi. Turut hadir Bupati Rohil Afrizal Sintong, Sekda Fauzi Efrizal, Sekretaris Dewan Sarman Syahroni, serta 24 anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir, bersama para kepala OPD atau perwakilannya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Afrizal mengucapkan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menjadwalkan sidang paripurna guna mendengarkan jawaban pemerintah atas berbagai masukan fraksi terhadap Ranperda APBD 2025.

Menurut Bupati, pandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi sangat penting sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan terhadap dokumen anggaran yang disusun. Hal ini bertujuan agar APBD 2025 benar-benar transparan, akuntabel, serta memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengawasan, dan distribusi pembangunan demi kemajuan Rokan Hilir.

Menanggapi fraksi Partai Golkar, yang mendorong optimalisasi potensi daerah yang belum tergarap untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Rohil siap menindaklanjutinya. Pemerintah akan menjajaki peluang-peluang baru dan menyusun kebijakan strategis, termasuk memperkuat koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan OPD teknis dan institusi eksternal, termasuk akademisi dan pemerintah pusat.

Untuk fraksi PDIP, yang mengingatkan perlunya kelengkapan dokumen dan informasi pendukung dalam Ranperda APBD serta menekankan pentingnya anggaran berpihak kepada sektor pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam hal pengalokasian belanja infrastruktur publik minimal sebesar 40 persen dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC), yang akan dibahas lebih lanjut secara mendalam.

Sedangkan jawaban atas fraksi Partai Demokrat yang menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pesisir, pemerintah menyatakan akan menjadikan hal tersebut sebagai perhatian khusus dalam program pembangunan yang merata ke seluruh kecamatan.

Adapun terhadap masukan fraksi Partai NasDem mengenai efisiensi anggaran dan pengurangan belanja non-prioritas agar tidak menimbulkan defisit, Pemkab Rohil menyatakan sepakat dan akan melakukan penyesuaian ulang terhadap kegiatan yang menjadi prioritas utama. Dalam hal infrastruktur, pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan dasar akan menjadi prioritas dan dilaksanakan secara merata.

Beberapa fraksi lainnya juga menyampaikan pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia dan pendapatan daerah melalui penggalian potensi yang ada. Pemerintah menyatakan setuju dan akan menjadikan seluruh saran tersebut sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan APBD 2025.

Di akhir penyampaiannya, Bupati Afrizal menekankan bahwa seluruh masukan dan pandangan fraksi akan dijadikan bahan pertimbangan dan referensi penting dalam menyempurnakan program dan kebijakan pemerintah daerah ke depan.