DPRD Rohil Resmi Menutup Masa Sidang Pertama Tahun 2024

Bagansiapiapi, Rohil - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) secara resmi menutup masa sidang pertama tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (1/5). Sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Rohil No. 1 Tahun 2019, masa sidang pertama ini berlangsung dari Januari hingga April, dengan fokus utama pada pembentukan peraturan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Rohil mengumumkan bahwa 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diprioritaskan belum memenuhi syarat untuk dibahas lebih lanjut. Wakil Ketua DPRD Rohil, Hamzah SHi MM, menekankan pentingnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyusun naskah akademik Ranperda dan mengirimkannya kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut guna memastikan kesesuaian dan harmonisasi dalam konsepsi Ranperda tersebut.
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap Ranperda yang diajukan benar-benar memenuhi standar dan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan dan kemajuan daerah," ujar Hamzah dalam sambutannya.
Selain itu, penutupan masa sidang pertama ini juga menjadi momentum bagi DPRD Rohil untuk merangkum hasil kegiatan dan tanggapan terhadap berbagai persoalan yang muncul selama periode tersebut. DPRD Rohil telah aktif melakukan rapat-rapat bersama dengan jajaran pejabat Pemda serta masyarakat sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan secara intensif.
"Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap rapat dan diskusi untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat Rohil tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil," tambah Hamzah.
DPRD Rohil juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Rohil melalui pembahasan peraturan-peraturan daerah yang berkualitas dan relevan dengan kondisi saat ini. Masa sidang kedua tahun 2024 dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei hingga Agustus, dengan agenda yang tetap fokus pada pembentukan kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan daerah.
Editor :Tim NP